Massa PKL Gagal Temui Wakil Walikota Di DPRD, Dewan Tak Punya Wewenang

Tribun Pekanbaru

SELASA, 11 JUNI 2013

Massa PKL Gagal Temui Wakil Wali Kota di DPRD, Dewan Mengaku Tak Punya Kewenangan

Unjuk Rasa pedagang kaki lima (PKL) di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, berlangsung panas. Ratusan pedagang yang tergusur operasi pembersihan Jalan Subrantas oleh Pemko Pekanbaru membawa anak-anak dan dagangan mereka mengadu ke wakil rakyat. Sebagian membawa kuali dan memukul-mukulnya hingga menimbulkan suara gaduh. Massa berteriak-teriak mengecam langkah pemko yang mengusir paksa mereka dari tempat berjualan. Meski tak terjadi keributan dengan petugas, namun emosi para pendemo kian menyala manakala tak ada anggota DPRD yang menemui mereka. Kata-Kata makian dan hujatan terus terlempar dari mulut pendemo.

Para pedagang ini sebelum nya berkumpul di jalan Cut Nyak Dien. Pedagang yang kebanyakan datang dari panam ini mulai berkumpul di Tugu PON depan Pustaka Wilayah, sebelum melakukan aksinya.

Setelah berkumpul, dengan komando ratusan pedagang ini kemudian melakukan jalan kaki dari depan pustaka wilayah menuju Kantor DPRD Kota Pekanbaru sambil membawa patung replika pocong dengan gambar wajah  Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Aksi ratusan PKL yang juga membawa anak dan sebagian membawa gerobak jualan sempat membuat jalan macet.

Sesampainya di gedung DPRD Pekanbaru, para pendemo dalam orasinya mendesak Wali Kota Firdaus MT untuk kembali mengizinkan mereka berjualan di ruko sepanjang jalan subrantas. Massa memajang spanduk dan pamflet berisi  kecaman keras atas langkah Firdaus MT melakukan penertiban paksa pasar dadakan tersebut. Sebuah patung pocong dengan memasang kepala bergambar mirip Firdaus juga di pertontonkan pendemo. Di tengah orasi, patung pocong mirip wajah orang nomor satu Pekanbaru itu di injak-injak hingga hancur berserakan.

Ini (Firdaus) pemimpin yang zalim. Pemimpin yang membohongi Rakyatnya. Setelah terpilih sebagai Wali Kota, sekarang dia menyengsarakan masyarakat kecil. Pedagang di gusur seperti binatang, sementara ritel menjamur. Wali Kota berkompromi dengan kapitalis dan mengorbankan pedagang kecil, teriak Ardo, orator dalam demonstrasi yang juga diikuti kalangan mahasiswa.

Demonstrasi ini bertepatan dengan jadwal rapat paripurna DPRD pagi kemarin. Itu sebabnya, paripurna sempat molor karena sejumlah pejabat pemko yang di undang terhalang masuk. Namun, Massa tak memantau kedatangan Wakil Wali Kota, Ayat Cahyadi yang mewakili Pemko dalam rapat tersebut. Ayat, ternyata masuk diamankan lewat pintu darurat. Pintu berwarna hitam tersebut menghubungkan langsung basement parkiran ke ruang paripurna. Sementara, massa justru menghalau pintu kedatangan bagiandepan.

Tadi, Pak Wakil Wali Kota (Ayat) masuk lewat pintu darurat. Kacaulah kalau masuk dari pintu depan, banyak massa, tegas seorang staf DPRD bidang persidangan kepada tribun.

Paripurna tetap berlangsung meski dihalaman kantor Dewan orasi makin panas berkumandang. Ayat menyampaikan pidatonya soal pengajuan dua rancangan perda yakni pengelolaan sampah dan pasar moderen.

Hingga selesainya paripurna, massa belum bubar. Sadar akan di cegat pendemo, lagi-lagi Ayat menghindar dari kerumunan massa yang sudah menunggunya di tangga keluar bagian depan. Ayat kembali keluar lewat pintu darurat di basement. Ayat lantas kabur menggunakan mobil Honda Jazz hitam, bukan mobil dinas plat merah yang biasa dipakainya.

Kecewa karena kehilangan jejak Ayat, pendemo pun melakukan penyegelan sejumlah mobil dinas. Beberapa pejabat tak bisa pulang karena kendaraan mereka di rumuni massa. Sebagian pendemo bahkan menginjak-injak mobil milik negara.

Aksi penyegelan tersebut takberlangsung lama. Ketua DPRD Desmianto di dampingi Wakil Ketua DPRD Sondi Warman dan Ketua komisi II, Nofrizal datang menghapiri pedagang. Hanya saja, tak ada jawaban pasti dari pimpinan Dewan soal tuntutan mereka.

Desmianto menyatakan, DPRD tak memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan pendemo. Alasanya, domain kewenangan DPRD bukanlah pada tataran implementasi kebijakan.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku , DPRD sudah beberapa kali membahas soal tuntutan pedagang. Nmun, tetap saja kebijakan ada pada Wali Kota.

Sebenarnya, aspirasi Bapak dan Ibu ini terus kami tindak lanjuti. Cuma, domain kebijakan itu ada pada walikota. Tapi, kami akan tetap berupaya untuk terus mengupayakan solusi atas tuntutan ini, jelas Desmianto.

Tak puas dengan penjelasan pimpinan Dewan, massa pun memilih membubarkan diri.