Pasar Purwodadi Dikelola Pihak Ketiga

Pekanbaru Pos

KAMIS, 27 JUNI 2013

Pasar Purwodadi Dikelola Pihak Ketiga

Wakil walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menegas kan bahwa adanya praktek jual beli lapak di pasar Purwodadi bukan tanggung jawab Pemko, namun pihak ke tiga.

Penegasan ini di sampaikan Wawako terkait salah seorang pedagang yang diminta Rp 3,5 juta untuk lapak di pasar purwodadi. Terhadap hal ini, ia pun mengaku kaget karena belum mendapat laporan dari pihak terkait.

Pasar purwodadi yang di peruntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL) pasar jongkok di jalan HR. Soebrantas itu di kelolah oleh pihak ketiga. Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru tidak ada hubungannya di pasar Purwodadi tegasnya.

Dijelaskan, pasar purwodadi sebagai solusi untuk PKL agar tetap berjualan. Karena di samping tempat tersebut, Pemko juga telah menyarankan kepada PKL untuk menempati Pasar Senggol di belakang Giant.

Namun, Pemko Juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan lewat Kementeri Koperasi, Pasar Senggol belakang Gian agar bisa di tempati oleh PKL, jelasnya.

Dalam praktek jual beli lapak Pasar purwodadi, Rudi salah satu pedagang mengaku tertipu. Ia pun telah melaporkan pelaku ke pihak Polsek Tampan.

Kegiatan Wako Minim Dihadiri Pejabat

Haluan Riau

Jumat, 21 Juni 2013

Kegiatan Wako Minim Dihadiri Pejabat

Hal itu di katakan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi kepada wartawan, kamis kemarin di kantornya Ada overlaping kegiatan, hari ini (kamis kemarin) Wako ada acara di sungai siak, sedangkan pegawai ada acara peningkatan kedisiplinan dan asisten dua ada acara di harapan raya, saya sendiri menghadiri acara masakan melayu di halaman Kantor Wali Kota, terang Ayat.

Ketika di tanyakan apa kah loyalitas pejabat pemko semakin berkurang. Ayat menolak menjawabnya. Dikatakan Ayat, jika memang terjadi akan di sampaikan ke pada Wali Kota. Saya sampaikan, Pemko perlu pejabat yang punya loyalitas, ujarnya.

Kelalaian pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemko tidak hanya sekali itu saja. Tetapi terjadi saat apel pagi senin lalu.

Di Senin lalu, Wali Kota sempat lama menunggu, upacara belum juga mulai pada hal sudah pukul 7.30 WIB. Dan Wali Kota menekankan di siplin pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru, beber Ayat.

Meskipun terjadi berulang kali, Ayat kembali menegaskan penyebabnya, karena tumpang tindih jadwal kegiatan.

Ayat Himbau Masyarakat Jangan Memvonis Gubri Rusli Zainal

Media Riau

SENIN, 17 JUNI 2013

Ayat Himbau Masyarakat Jangan Memvonis Gubri Rusli Zainal

Resminya Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal di tahan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat kemaren, mengundang rasa prihatin di pribadi Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

Ditemui usai mengikuti acara Pembukaan Festival Danau Bandar Kayang Lembah Sari (DBKLS) Sabtu di Rumbai, mengaku dirinya secara pribadi prihatin atas penahanan tersebut.

Saya Secara pribadi juga sebagai Wakil Wali Kota prihatin, doa kami agar pak Gubernur tetap tabah, begitu juga kepada keluarga, ujar Ayat Lirih.

Ayat juga tidak lupa menghimbau kepala seluruh lapisan masyarakat Pekanbaru agar tidak menghakimi dan buru-buru memvonis Gubri Rusli Zainal atas ditahannya Gubernur yang terkenal dengan proyek multiyeardnya ini.

Karena menurut Ayat, ini masih dalam proses pengusutan oleh Komisi penanggulangan Korupsi (KPK) belum tahap putusan akhir.

Kepada masyarakat juga di harapkan jangan memvonis dulu karena yang memvonis itu nanti hakim melalui pengadilan, tandasnya.

Ia juga tidak lupa memberikan apresiasi yang dalam kepada KPK dalam menjalan kan tugasnya selama ini.

Kita harus mendukung kerjanya KPK untuk memberantas Korupsi, tandasnya.

Ketika di tanyakan apa hikmah penahanan ini baginya, Ayat mengaku sangat banyak pembelajaran. Karena dengan adanya hal ini dirinya akan lebih lagi berhati-hati dalam menetapkan kebijakan apa lagi yang erat kaitannya dengan anggaran dan aturan.

Bagi saya pribadi ini bisa jadi pelajaran, betapa kadang keinginan berbuat baik ketika ada aturan yang salah sedikit bisa fatal, saya juga berhati-hati sehingga amanah dan kepercayaan bisa di jaga. Sehingga amanah dan integritas bisa di jaga, urainya.

Terkait ini akan mengganggu sistem pelayanan Administrasi di Pemerintahan Kota Pekanbaru, sejauh ini tidak akan berpengaruh besar. Meski diakuinya masih ada 1 hal yang masih menggantung di Provinsi. terhadap sistem adminsitrasi di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Meski diakuinya saat ini proses pengusulan nama-nama Sekretaris Daerah Definitiv Pekanbaru sudah sebulan lebih belum juga di sepakati.

Kita berharap nama Sekda kita juga segera di tandatangani Gubri agar kita mendapatkan Sekda yang Definitif, tandasnya.

Warga Datangi Rumah Wawako Ayat

Tribun Pekanbaru

JUMAT, 14 JUNI 2013

Warga Datangi Rumah Wawako Ayat

Keberatan Pembangunan SPBU di Jalan Rawamangun Sudah Sebulan Laporan Tak Ditindaklanjuti

Belasan Warga RT 03 RW 09 Tangkerang Labuai di Jalan Rawamangun mendatangi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Kamis Siang. Tindakan warga yang di dominasi kalangan ibu-ibu rumah tangga ini untuk mengadukan keberatan mereka terhadap pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di pinggiran jalan pemukiman masyarakat sekitar. Warga tak puas lantaran pengaduan untuk menghentikan pembangunan SPBU yang sudah di layangkan kepada Walikota Firdaus MT sebulan lalu tak kunjung di respon.

Sekarang kami mengadu ke Pak Ayat. Kenapa laporan kami bulan lalu tak ada perkembangan. Soalnya, sampai sekarang proyek SPBU itu terus jalan. Kepada siapa lagi kami mengadu, kata juru bicara warga, Chairiah kepada Tribun, usai keluar rumah Ayat Cahyadi.

Chairiah menjelaskan, di Rumah Ayat yang mereka tunggu hingga setengah jam lamanya, Ayat berjanji akan menindaklanjuti pengaduan warga tersebut. Pak Ayat janji mau menelusuri dan menindak lanjuti pengaduan kami. Kami akan menunggu apa sikap selanjutnya. Yang jelas, keberadaan SPBU tersebut tak diterima oleh masyarakat, jelas wanita berjilbab tersebut.

Chairiah menuturkan, ikhwal pembangunan SPBU tersebut sama sekali tak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat. Mendadak proyek pembangunan dilakukan. Warga baru tahu kalau bangunan tersebut adalah SPBU ketika melihat rangka atap sudah terpasang saat ini. Menurutnya, pemilik SPBU mengaku telah mengantongi surat persetujuan warga sekitar proyek. Padahal, kenyataannya warga yang menandatangani persetujuan proyek tersebut tinggal jauh dari lokasi SPBU.

Warga menuntut agar proyek SPBU tersebut di batalkan atau di pindahkan ke daerah lain. Selain khawatir menimbulkan ancaman dan gangguan lingkungan, badan jalan di depan SPBU cukup sempit.

Sekarang saja sudah macetnya bukan main. Kalau SPBU itu berdiri, wah, gak tahu lagilah gimana macetnya. Apa gak ada lokasi lain ya, tegas Chairiah.

Ia menegaskan, warga tak menuntut kompensasi apa pun dari pemilik SPBU.

Pada 25 Mei silam warga secara resmi sudah melayangkan surat protes dan keberatan atas pembangunan SPBU itu. Surat di tujukan ke Walikota Pekanbaru, Kadis Tata Ruang dan kepala BPT Kota Pekanbaru, Selain itu, surat juga di tembuskan ke DPRD Riau, Gubenur Riau, Kapolresta, Disperindah, Camat dan Lurah setempat.

Massa PKL Gagal Temui Wakil Walikota Di DPRD, Dewan Tak Punya Wewenang

Tribun Pekanbaru

SELASA, 11 JUNI 2013

Massa PKL Gagal Temui Wakil Wali Kota di DPRD, Dewan Mengaku Tak Punya Kewenangan

Unjuk Rasa pedagang kaki lima (PKL) di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, berlangsung panas. Ratusan pedagang yang tergusur operasi pembersihan Jalan Subrantas oleh Pemko Pekanbaru membawa anak-anak dan dagangan mereka mengadu ke wakil rakyat. Sebagian membawa kuali dan memukul-mukulnya hingga menimbulkan suara gaduh. Massa berteriak-teriak mengecam langkah pemko yang mengusir paksa mereka dari tempat berjualan. Meski tak terjadi keributan dengan petugas, namun emosi para pendemo kian menyala manakala tak ada anggota DPRD yang menemui mereka. Kata-Kata makian dan hujatan terus terlempar dari mulut pendemo.

Para pedagang ini sebelum nya berkumpul di jalan Cut Nyak Dien. Pedagang yang kebanyakan datang dari panam ini mulai berkumpul di Tugu PON depan Pustaka Wilayah, sebelum melakukan aksinya.

Setelah berkumpul, dengan komando ratusan pedagang ini kemudian melakukan jalan kaki dari depan pustaka wilayah menuju Kantor DPRD Kota Pekanbaru sambil membawa patung replika pocong dengan gambar wajah  Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Aksi ratusan PKL yang juga membawa anak dan sebagian membawa gerobak jualan sempat membuat jalan macet.

Sesampainya di gedung DPRD Pekanbaru, para pendemo dalam orasinya mendesak Wali Kota Firdaus MT untuk kembali mengizinkan mereka berjualan di ruko sepanjang jalan subrantas. Massa memajang spanduk dan pamflet berisi  kecaman keras atas langkah Firdaus MT melakukan penertiban paksa pasar dadakan tersebut. Sebuah patung pocong dengan memasang kepala bergambar mirip Firdaus juga di pertontonkan pendemo. Di tengah orasi, patung pocong mirip wajah orang nomor satu Pekanbaru itu di injak-injak hingga hancur berserakan.

Ini (Firdaus) pemimpin yang zalim. Pemimpin yang membohongi Rakyatnya. Setelah terpilih sebagai Wali Kota, sekarang dia menyengsarakan masyarakat kecil. Pedagang di gusur seperti binatang, sementara ritel menjamur. Wali Kota berkompromi dengan kapitalis dan mengorbankan pedagang kecil, teriak Ardo, orator dalam demonstrasi yang juga diikuti kalangan mahasiswa.

Demonstrasi ini bertepatan dengan jadwal rapat paripurna DPRD pagi kemarin. Itu sebabnya, paripurna sempat molor karena sejumlah pejabat pemko yang di undang terhalang masuk. Namun, Massa tak memantau kedatangan Wakil Wali Kota, Ayat Cahyadi yang mewakili Pemko dalam rapat tersebut. Ayat, ternyata masuk diamankan lewat pintu darurat. Pintu berwarna hitam tersebut menghubungkan langsung basement parkiran ke ruang paripurna. Sementara, massa justru menghalau pintu kedatangan bagiandepan.

Tadi, Pak Wakil Wali Kota (Ayat) masuk lewat pintu darurat. Kacaulah kalau masuk dari pintu depan, banyak massa, tegas seorang staf DPRD bidang persidangan kepada tribun.

Paripurna tetap berlangsung meski dihalaman kantor Dewan orasi makin panas berkumandang. Ayat menyampaikan pidatonya soal pengajuan dua rancangan perda yakni pengelolaan sampah dan pasar moderen.

Hingga selesainya paripurna, massa belum bubar. Sadar akan di cegat pendemo, lagi-lagi Ayat menghindar dari kerumunan massa yang sudah menunggunya di tangga keluar bagian depan. Ayat kembali keluar lewat pintu darurat di basement. Ayat lantas kabur menggunakan mobil Honda Jazz hitam, bukan mobil dinas plat merah yang biasa dipakainya.

Kecewa karena kehilangan jejak Ayat, pendemo pun melakukan penyegelan sejumlah mobil dinas. Beberapa pejabat tak bisa pulang karena kendaraan mereka di rumuni massa. Sebagian pendemo bahkan menginjak-injak mobil milik negara.

Aksi penyegelan tersebut takberlangsung lama. Ketua DPRD Desmianto di dampingi Wakil Ketua DPRD Sondi Warman dan Ketua komisi II, Nofrizal datang menghapiri pedagang. Hanya saja, tak ada jawaban pasti dari pimpinan Dewan soal tuntutan mereka.

Desmianto menyatakan, DPRD tak memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan pendemo. Alasanya, domain kewenangan DPRD bukanlah pada tataran implementasi kebijakan.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku , DPRD sudah beberapa kali membahas soal tuntutan pedagang. Nmun, tetap saja kebijakan ada pada Wali Kota.

Sebenarnya, aspirasi Bapak dan Ibu ini terus kami tindak lanjuti. Cuma, domain kebijakan itu ada pada walikota. Tapi, kami akan tetap berupaya untuk terus mengupayakan solusi atas tuntutan ini, jelas Desmianto.

Tak puas dengan penjelasan pimpinan Dewan, massa pun memilih membubarkan diri.