Tribun Pekanbaru

Senin, 25 Februari 2013

Pasar Milik Pemko Tak Bergairah

*Wawako Lantik Zaidir jadi Ketua ISPIS

*Lukman Edy minta Pemko Batasi Waralaba

PEKANBARU, TRIBUN – Wakil walikota Pekanbaru, Ayat cahyadi mengakui terjadi kontradiksi yang berbeda antara kondisi pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah dengan yang dikendalikan pihak ketiga (swasta). Bila pasar Pemerintah kerap lesuh dan tak bergairah, sebaliknya pasar swasta terus berkembang dan kian diminati oleh masyarakat. Pemko menilai manajemen yang tak mumpuni dan pemeliharaan sarana yang minim turut membuat kondisi pasar Pemerintah cenderung tak bergairah.

“Faktanya memang sejumlah pasar yang ditangani langsung oleh Pemerintah, kurang bergairah. Misalnya, Pasar Rumbai. Coba bandingkan dengan Pasar Senapelan dan Pasar Bawah yang terus hidup dan berkembang,” kata Ayat saat melantik pengurus Ikatan Sosial Pedagang Ikan Senapelan Sekitarnya (ISPIS’S) di halaman Pasar Senapelan, Jalan Ahmad Yani, Sabtu (23/2) malam.

Ayat menjelaskan, Pemko berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas pasar tradisional yang ada selama ini. Namun, yang terjadi tumbuh pasar-pasar kaget yang berdampak terhadap keberadaan pasar tradisonal resmi.

Ayat berharap keberadaan ISPIS’S biar berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pedagang untuk menjaga kondisi pasar yang bersih, nyaman dan kondusif bagi masyarakat dalam berbelanaja.

“Selama ini timbangannya sudah bagus. Tolong ditingkatkan layanannya,” kata Ayat. 

Pelantikan pengurus ISPIS’S periode 2013 sampai 2017 dipimpin langsung oleh Wawako Ayat Cahyadi. Turut hadir anggota DPR RI, Lukman Edy, Anggota DPRD Riau, Abdul Wahid dan Direktur PT. Peputra Maha Jaya (PMJ) Pengelola Pasar Senapelan, Rita.

Zaidir Albaiza untuk kedua kalinya diberikan amanah oleh pedagang ikan menjadi Ketua, setelah periode pertamanya sukses membangun solidaritas antar pedagang ikan. 

“Kebetulan, pusat pasar ikan itu kebanyakan di Senapelan. Kondisi pedagang saat ini sudah lebih baik dalam berjualan. Meski demekian, pembinaan dan pengembangan dari pemerintah masih dibutuhkan,” kata Zaidir

Zaidir yang merupakan anggota DPRD Pekanbaru ini menjelaskan, ISPIS’S merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan hubungan silaturrahmi antar pedagang. Sedikitnya, ada sebanyak 500 anggota organisasi ini yang tersebar di sejumlah pasar-pasar di Pekanbaru. “Sebagai organisasi social, ISPIS’S hadir untuk mendukung pedagang, membangun kebersamaan dan saling menopang. Jika terjadi permasalahan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tegas Zaidir.

Anggota DPR RI, Lukman Edy berharap, pemerintah memiliki program nyata dalam pengembangandan proteksi pedagang pasar tradisional. Ia menilai, keberpihakan pemerintah terhadap pedagang kecil, belum sebanding dengan dukungan yang diberikan kepada pemilik modal besar.

Ia mencontohkan maraknya usaha ritel waralaba yang saat ini ada di Pekanbaru. Di satu sisi, kondisi pedagang kecil belum “kebal’ dalam menghadapi gempuran kompetisi dengan waralaba, namun justru pemerintah membuka pintu yang amat lebar bagi masuknya usaha bermodal raksasa tersebut. 

“Ritel waralaba ini harus dibatasi. Pemko jangan merasa dikilaukan oleh investasi waralaba yang akan mengepung usaha kecil. Ini akan saling memangsa, dan pedagang kecil akan menjadi korban,” Tegas Lukman yang saat ini di Senayan tengah menggodok RUU inisiatif DPR tentang perdagangan yang memberi tanggung jawab kepada Pemda untuk mengembangkan dan melindungi UKM.