Senin, 4 Maret 2013

 Pekanbaru Pos

Ciptakan Kota Metropolitan Madani

Laporan : M. SYAIFULLAH, Sail

PERLOMBAAN Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Sail dilaksanakan di masjid Assaadah Kelurahan Cintaraja resmi dibuka Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Minggu (3/3) malam.

Lomba MTQ yang digelar mulai, Minggu (3/3) dan Senin (4/3) ini melombakan tiga cabang, yakni tilawah dewasa, remaja dan anak-anak.

Tampak hadir hadir dalam pembukaan itu, Sekdako Pekanbaru, Yuzamri Yacob, para kepala Dinas, Camat Sail Irni Dewi Tari SSTP, Kepala KUA Sail, jail Asman Shi dan tokoh agama dan masyarakat serta masyarakat di seluruh Kecamatan Sail.

Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengatakan, seluruh peserta harus berlaku sportif dalam melaksanakan mulia tersebut. Sebab, perlombaan tersebut merupakan perlombaan yang mulia karena mengangkat keagungan Al-Qur’an yang merupakan Kitab Suci umat Islam.

Diharapkan pula kegiatan tersebut dapat menumbuhkan dan juga memunculkan bibit-bibit unggul yang cinta terhadap Al-Qur’an dan menegakkan agama Islam di muka bumi khususnya di Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sail.

“Jangan sampai Al-Qur’an hanya menjadi penghias lemari mahal, sementara Al-Qur’an itu tidak pernah dibaca,” Kata Ayat.

Wawako mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Sail agar selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan hidup.

“Al-qur’an harus menjadi landasan hidup. Sebab, dengan membaca kitab suci seseorang akan bisa meningkatkan ketaqwaan dan mendapatkan ketentraman jiwa,” ujarnya.

Kegiatan MTQ ini, kata Ayat sebagai momentum untuk mengajak masyarakat untuk banyak membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya. Hal ini juga sebagai motivasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat untuk mensukseskan visi Kota Pekanbaru 2021 sebagai pusat perdagangan dan jasa yang dilandasi Iman dan Taqwa.

“Diantaranya menciptakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani. Artinya masyarakatnya yang agamis, saling membantu, menolong tanpa memandang sara,” katanya.

Sementara Camat Sail, Irni Dewi Tari mengatakan kegiatan MTQ tingkat Kelurahan ini sudah menjadi agenda tahunan. Nantinya qori dan qori’ah terbaik akan diikutkan perlombaan MTQ ketingkat Kecamatan atau bahkan ketingkat kabupaten/Kota.

“Kita berharap kepada masyarakat Sail untuk berpartisipasi dalam kegiatan MTQ tingkat Kelurahan ini dengan ikut hadir pada saat MTQ di masjid Assaadah Kelurahan Cintaraja,” katanya.

Senin, 4 Maret 2013

Tribun Pekanbaru

Lampu PJU Padam

Wawako Minta Di-SMS

Laju sepeda motor Anshari Ahmad terhenti di jalan Tuanku Tambusai, Sabtu (2/2) malam. Sepeda motor pria yang menetap di daerah Purwodadi, Panam itu nyaris oleng saat terjerembab masuk lubang. Untung saja, laju kendaraannya tak begitu cepat. Dengan sigap, Anshari mengendalikan motor yang bergerak liar, untuk kemudian menepi dan berhenti.

“Saya tak menyangka ada lubang mrnganga. Bila motor saya melaju kencang, mungkin saya sudah jatuh,” sebutnya sambil menjelaskan, ia sama sekali tak melihat lubang yang berukuran cukup besar tersebut. “Mungkin karena lampu penerangan jalan mati, saya pun jadi tak melihat lubang itu,” tandasnya.

Dugaan Anshari barangkali benar. Sebab, di sejumlah titik di Jalan Tuanku Tambusai, sejumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) sama sekali tak berfungsi. Saat Tribun memastikan fungsi PJU di jalan tersebut, Minggu (3/2) malam, sejumlah lampu penerang terlihat sama sekali tak menyala.

Tak hanya di Jalan Tuanku Tambusai, dubeberapa jalan utama lainnya, lampu PJU juga terlihat hidup. Seperti di Jalan Patimura dan Jalan Yos Sudarso, dan beberapa titik di Jalan Soekarno Hatta. Akibatnya, jalur di jalan-jalan tersebut dipagut gelap gulita kala malam dating.

Matinya sejumlah lampu PJU tersebut diakui oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Kepada Tribun, ia mengatakan, ada beberapa pengaduan yang masuk terkait keadaan tersebut. Kondisi tersebut menurut Ayat memang harusnya menjadi perhatian Dinas Kebersihan dan Pertamanan. “Ya, memang ada beberapa pengaduan. Dan harusnya DKP cepat tanggap akan kondisi itu. Tentu ini nantinya akan saya koordinasikan ke Dinas bersangkutan,” ujar Ayat.

Ayat meminta masyarakat pro aktif untuk melaporkan jika ada pemadaman lampu jalan. Bahkan Ayat siap 

“Ya silahkan SMS ke saya terkait pengaduan pemadaman lampu jalan. Saya akan langsung koordinasikan ke dinas terkait.” Ujarnya.

Soal padamnya lampu jalan, Ayat berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Artinya pihaknya juga akan memaksimalkan dengan menambahkan anggaran yang jika nantinya dibutuhkan. 

“Saya juga minta DKP untuk mengkoordinasikan soal kebutuhan anggaran. Kita juga ingin masyarakat aman, nyaman saat berkendara ,” tuturnya.

Sementara itu Humas PLN Kota Pekanbaru, Dharmawi Darsono kepada Tribun mengungkapkan, setiap bulan Pemerintah Kota Pekanbaru membayarkan tagihan untuk PJU mencapai 3 Miliar. Uang tersebut merupakan pungutan yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak penerangan jalan.

Meski PLN menerima pembayaran dari Pemko Pekanbaru, namun untuk pengelolaan PJU tersebut merupakan tanggung jawab langsung dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Menurut Darsono, PLN hanya memfasilitasi aliran listrik. Sedangkan soal pengelolaan menjadi kewenangan Pemko.

“Sampai saat ini memang masih banyak masyarakat yang salah komplen soal penerangan PJU. Setiap ada pemadaman, selalu PLN yang disalahkan. Sementara PJU sendiri sudah dibawah komando Pemko,” urainya.

PLN hanya akan memutuskan aliran listrik jika Pemko menunggak pembayaran. “Meteran dikelola oleh Pemko, jadi pengaturan juga menjadi kewenangan Pemko. Koordinasi dilakukan dengan PLN saat tagihan perbulan saja,” ujarnya.

Kepala DKP Pekanbaru, Syafril yang dihubungi lewat sambungan telepon sama sekali tak memberikan respon.

Riau Pos

Senin, 4 Maret 2013

‘’Haram’’ Pakai BBM Subsidi

Wakil Wali kota Pekanbaru,Ayat Cahyadi Ssi mengecam Pejabat Pemko yang menggunakan Kndraan dinas masih ‘’minum’’BBM subsidi, baik premium maupun solar. Pasal nya, pada APBD Pekanbaru 2013 sudah dialihkan anggaran untuk pembelian premium menjadi partamax kepada seluruh pejabat eselon untuk mobil dinas mereka.

Tidak hanya itu, tahun ini saja dianggarkan untuk pengalihan sesuai instruksi pusat tersebut sebesar Rp1,2 miliar. Anggaran tersebut diberikan kepada seluruh pemilik Kendaraan dinas.

‘’Kita ( Pemko,red) sudah mengalihkan penggunaan BBM subsidi ke Pertamax Kepada seluruh kendraan dinas di atas 1.500 cc, termasuk di sana solar non subsidi untuk kendraan operasional. Itu juga sudah dianggarkan dan diberikan kepada para pejabat.Jika masih ada yang menggunakan premium, itu keterlaluan. Bagai manapun mobil dinas itu ‘’haram’’ pakai BBM subsidi, tegas Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi Ssi kepada Riau Pos pekan lalu di pekanbaru.

Dari data yang diperoleh Riau Pos, khusus di Sekretariat Pemko Pekanbaru terdapat 62 Kendraan dinas. 13 unit adalah kendraan dinas kepala bagian dan 36 unit kendraan operasional Kantor Wali Kota. Untuk Kendraan Wako, memperoleh kuota 25 liter perhari kali hari kerja, begitu juga dengan Wakil Wali Kota, sementara Sekda mendapat 20 liter perhari, Asisten 15 liter, staf ahli 10 liter dan kepala bagian 8 liter. Sementara untuk operasional tidak dipatok, tergantung kegiatan. Jika aktivitas di dalam kota diberi jatah 5 liter perhari selama hari kerja, sementara untuk kegiatan di luar kota akan diberikan tambahan sesuai jarak tempuh.Untuk hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru meminta masyarakat melakukan pengawasan Kepada Kendraan yang masih nakal.

‘’Jika memang masyarakat melihat ada kenderaan dinas pemko yang masih mengisi minyak subsidi, catat nomor plat nya dan laporkan. Mereka harus mempertangggung jawabkan apa yang sudah di lakukan. Termasuk juga kenderaan walikota tanpa terkecuali. Bagaimanapu pejabat harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menaati aturan’’, tegas nya.   

HALLO RIAU ONLINE

PNS Nakal Gunakan BBM Subsidi

Wawako: Catat Platnya dan Laporkan

Sabtu, 02 Maret 2013 - 10:45:50 WIB

PEKANBARU-Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi berjanji akan menindak tegas pejabat Pemko Pekanbaru yang masih menggunakan BBM bersubsidi untuk mobil dinasnya. Ayat mengakui masih banyak pejabat pemko yang membandel.

"Jika kedapatan, kita minta petugas SPBU dan masyarakat mencatat plat nomornya dan melaporkan ke saya. Nanti akan saya tindak sesuai aturannya," janji Ayat yang dijumpai di kantornya, Jumat (1/3/13).

Ayat juga meminta petugas SPBU juga berani menolak melayani pengisian BBM bersubsidi bagi mobil dinas. "Hanya saja, ada pengecualian untuk truk sampah, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran," terangnya.

Asisten II Sekdako Pekanbaru, Dorman Johan, menambahkan, sanksi bagi PNS yang melanggar diserahkan kepada masing-masing kepala SKPD. Pasalnya, setiap pengisian BBM pada mobil dinas biasanya ditandai adanya nota dari SPBU. "Nota itu lalu diserahkan ke pimpinannya. Di situ akan tampak apakah mereka pakai BBM bersubsidi atau tidak. Jadi, tak mungkin mereka bohong," terang Dorman

- See more at: http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-32976-2013-03-02-wawako-catat-platnya-dan-laporkan.html#sthash.KkRgFYpP.dpuf

1 MARET 2013

Tribun pekanbaru

Dukungan Luar Negri akan Berkurang

‘’Untuk Dana Penanggulangan AIDS

‘’Pemerintah Diminta Pakai APBD

PEKANBARU,TRIBUN-Komisi penanggulangan AIDS (KPA) nasional mendorong pemerintah kota agar lebih berani menangani msalah HIV/AIDS secara mandiri. Terutama dalam hal pendanaan.Apalagi,beberapa tahun terakhir, dana penanggulangan HIV \AIDS yang bersumber dari luar negri  semakin berkurang.

Hal ini di tekankan sekertaris KPAN, kemal siregar ketika menggelar pertemuan dengan pemko pekanbaru,Kamis (28/2). Menurut dia, tahun 2014 nanti, semestinya 70 persen dana penanggulangan HIV/AIDS sudah berasal dari sumber-sumber secara domestik. Terutama dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Saat ini, kebanyakan daerah di indonesia masih tergantung pada dana internasional dalam menanggulangi penyakit menular itu.

Sementara, peran APBD masih sekitar 40 persen.

‘’Kondisi ini juga terjadi di pekanbaru yang mana sekitar 60 persen dari dana untuk mengatasi HIV/AIDS masi dari luar negri

Tahun 2014,bantuan internasional itu akan semakin berkurang. Karna itu daerah harus siap dengan berkurang nya dukungan luar negri tersebut. Di antara nya dengan memperkuat penerapan peraturan mendagri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan KPA dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Dalam regulasi itu,pemerintah ditekan manpu menangani HIV/AIDS dengan APBD.’’karna itu lewat kunjungan ini di harap ada masukan dari pemko berapa besar dana dari APBD yang bisa di pakai untuk penanggulangan penyakit tersebut’’, papar Kemal.

Di jelaskan dia,dalam ranah pemerintahan,saat ini sudah ada otonomoi daerah.Artinya, jika ada masalah kesehatan, maka masing-masing pemerintah daerah mestinya mampu memahami dan mengatasi secara mandiri.Khusus HIV/AIDS, KPA daerah yang mesti aktif menangani.

Untuk menangani masalah tersebut, KPA daerah yang mesti aktif menangani.

Untuk menangani masalah tersebut, KPA tentu nya membutuhkan stimulan dana. Apalagi, jumlah penderita HIV/AIDS yang berhasil terpantau cendrung meningkat terus.

Peningkatan jumlah HIV/AIDS itu di pengaruhi juga ole besar nya pengungkapan ole KPA. Dimana kalau dulu baru lima persen penderita HIV/AIDS yang bisa terungkap. Sekarang jumlah nya bisa mencapai 50 persen.

Menurut kemal, saat ini riau termasuk daerah prioritas atau tergolong epidemi HIV/AIDS-nya tinggi. Bahkan ,termasuk peringkat 10 besar di indonesia.sementara,di provinsi Riau , kota pekanbarulah yang menempati urutan pertama.

Meski demikian, secara nasional tahun 2012 lalu kota pekanbaru termasuk menjadi daerah yang mendapat penghargaan dalam penanggulangan masalah HIV/AIDS.

Sementara itu, Wakil Wali kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menegaskan,pertemuan dengan KPAN bertujuan untuk menyamakan persepsi semua pihak terkait penanggulangan HIV/AIDS. Karna itu, dalam pertemuan itu, dilibatkan pula perwakilan dari ksantor kementrian agama,rumah sakit, lembaga pemasarakatan, kantor imigrasi dan lembaga swadaya masarakat.

Pemko juga meminta KPAN memberi masukan kepada Mendagri akan pentingnya pembiayaan lebih dari APBD untuk mengatasi HIV/AIDS. Jika aturan sudah singkron dan ada penegasan dari Mendagri ke Gubernur dan Walikota, Pemko pada pronsipnya siap menyediakan anggaran lebih besar.

Menurut dia, penangulangan HIV/AIDS sangat penting. Karena hal ini berkaitan erat dengan kepemimpinan dimasa akan datang. Pasalnya, dari data yang ada, orang – orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu banyak yang masih di usia produtif.

Hingga tahun 2012, penderita HIV di Pekanbaru banyak berusia antara 25 – 49 tahun. Jumlahnya mencapai 308 kasus. Diikiuti penduduk di usia 20 – 24 tahun dengan jumlah 70 kasus. Selanjutnya usia dibawah 4 tahun ada 16 kasus, usia 5 – 14 tahun ada 6 kasus, usia 15 – 19 tahun ada 8 kasus. Sementara usia diatas 50 tahun ada 9 kasus. “ jumlah ini adalah akumulasi kasus yang ditangani sejak tahun 2000 lalu, “kata Ayat.

Kasus HIV ditahun 2012 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Dimana tahun lalu kasus HIV hanya ada 94 kasus. Sementara ditahun 2011 ada 124 kasus. Hal sebaliknya terjadi pada kasus AIDS. Tahun 2012 lalu jumlah nya mencapai 74 kasus. Sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 63 kasus.

Ayat mengakui tahun ini dana untuk penanggulangan HIV AIDS menurun. Yaitu hanya berkisar Rp. 200.000.000,- dibandingkan tahun 2009 dan 2010 jumlahnya lebih kecil. “ kalau tahun 2009 dan 2010 jumlahnya mencapai Rp. 250.000.000,- tuturnya.”

Meski dana terbatas, Wawako berharap seluruh masyarakat yang tergolong beresiko produktif memriksa kondisi dirinya. Diantaranya dengan rutin mendatangi Voluntary  Counseling Test  (VCT).  Ia meminta agar jangan malu memeriksakan kesehatan karena hal itu dilakukan demi masa depan yang lebih baik.